Dana hampir Rp 500 juta yang tersedot untuk angga-ran studi banding (studing) 40 anggota DPRD Kota Ma-nado ke sejumlah propinsi di Indonesia pekan lalu, ha-rus segera dipertanggungja-wabkan. Pasalnya, saat ini masyarakat sementara me-nunggu manfaat apa yang didapat dari studing ters-ebut.
Ketua Senat Mahasiswa Fa-kultas Ekonomi (FE) Univer-sitas Sam Ratulangi (Unsrat) Andika Mongilala melalui Humas Senat Norlis Souw menegas-kan hal tersebut. Kepada war-tawan akhir pekan lalu, Mongilala mengatakan, para le-gislator yang menggelar studi banding dengan dibiayai Angga-ran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang notabene bersumber dari rakyat harus mempresentasikan di depan publik langsung atau pun melaluai media.
Memang sebelum studing dikatakan hal itu dilakukan untuk mempelajari beberapa hal yang di daerah lain dinilai penerapan sudah dilakukan terlebih dahulu atau lebih baik namun apa yang mereka peroleh dari studing itu yang harus disampaikan ke masya-rakat,” tandas Mongillala
Mongilala juga menyatakan jika pertanggungjawaban dekot ini tidak dilakukan baik dalam pertemuan secara langsung maka Senat FE Unsrat siap ‘turun jalan’ untuk mempertanyakan hal tersebut. Sebab tidak sedikit uang rakyat yang digunakan untuk studing sementara sejumlah fasilitas publik masih sangat membutuhkan perbaikan dan didukung dengan dana. “Karena studi banding yang dilakukan tanpa tujuan sama saja ha-nya menghamburkan uang rakyat,” katanya lagi.
Hal senada disampaikan John Manarisip, warga Mala-layang. Menurutnya selama sudah begitu banyak agenda legislator yang menggunakan uang rakyat tapi belum bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Wakil rakyat sudah dapat fasilitas bahkan kesempatan jalan-jalan sekaligus studi banding tapi belum memper-tanggungjawabkan kepada rakyat yang memberi amanat, makanya kami masyarakat mau menuntut hal itu,” tegasnya.(gra)
Memang sebelum studing dikatakan hal itu dilakukan untuk mempelajari beberapa hal yang di daerah lain dinilai penerapan sudah dilakukan terlebih dahulu atau lebih baik namun apa yang mereka peroleh dari studing itu yang harus disampaikan ke masya-rakat,” tandas Mongillala
Mongilala juga menyatakan jika pertanggungjawaban dekot ini tidak dilakukan baik dalam pertemuan secara langsung maka Senat FE Unsrat siap ‘turun jalan’ untuk mempertanyakan hal tersebut. Sebab tidak sedikit uang rakyat yang digunakan untuk studing sementara sejumlah fasilitas publik masih sangat membutuhkan perbaikan dan didukung dengan dana. “Karena studi banding yang dilakukan tanpa tujuan sama saja ha-nya menghamburkan uang rakyat,” katanya lagi.
Hal senada disampaikan John Manarisip, warga Mala-layang. Menurutnya selama sudah begitu banyak agenda legislator yang menggunakan uang rakyat tapi belum bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Wakil rakyat sudah dapat fasilitas bahkan kesempatan jalan-jalan sekaligus studi banding tapi belum memper-tanggungjawabkan kepada rakyat yang memberi amanat, makanya kami masyarakat mau menuntut hal itu,” tegasnya.(gra)
